Sepuluh juta skala Richter

Sampai dengan minggu lalu, gempa susulan masih terjadi. Saking seringnya, muncul guyonan orang Jogja dapat memperkirakan kekuatan gempa hanya dengan duduk di kursi saat gempa terjadi. Ukuran pastinya tidak diketahui, tetapi antara sepuluh sampai dengan tigapuluh juta skala Richter. Itu memang hanya sindiran tentang ketepatan informasi pascagempa. Tetapi, berita berikut ini bukan sekedar guyonan: pendataan korban gempa masih amburadul karena tidak ada kriteria yang standar. Padahal akurasi informasi itu akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain akurasi, sebenarnya masih ada atribut informasi penting lainnya yaitu lengkap, relevan, jelas, hemat biaya dan tepat waktu.

Menurut Lippeveld (2000), informasi yang sudah disertai dengan berbagai atribut indah tersebut hanyalah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti faktor politis, ideologis, kepentingan masyarakat, LSM dan donor, kelambanan birokrasi, ketersediaan dana sampai kepada keadaan bencana itu sendiri. Apalagi jika pengumpulan data sudah disertai dengan iming-iming keputusan tertentu, seperti finansial. Akibatnya, muncul tindakan manipulatif seperti merobohkan rumah dengan asumsi akan mendapatkan ganti rugi lebih banyak.

Metode pengumpulan data
Pangkal dari permasalahan tersebut memang tidak lepas dari keadaan darurat pada saat bencana. Pada fase tanggap darurat, kita dituntut untuk melakukan penyelamatan sekaligus mengumpulkan data untuk penilaian cepat (rapid assessment). Beberapa metode penilaian cepat dapat dijadikan alternatif. Metode yang sering digunakan meliputi pengumpulan data dasar, pengamatan dari udara (helikopter, satelit), pengamatan kualitatif sepintas (walk-through), survei singkat dan kasar (quick and dirty), survei rutin sampai ke survei khusus.

Pendekatan walk-through menghasilkan data kualitatif, cepat dan tidak memerlukan pelatihan khusus bagi surveyor, namun risiko bias lebih besar. Metode survei singkat dan kasar dapat dilakukan oleh tenaga dengan pelatihan minimal, cepat tetapi masih berisiko misinterpretasi. Beberapa metode lainnya membutuhkan biaya tinggi, tenaga terlatih bahkan waktu yang lebih lama, namun dengan akurasi lebih baik.

Seharusnya, berbagai instrumen, prosedur serta kriteria penilaian pada waktu penilaian cepat dijadikan dokumen publik. Sebagai contoh, formulir surveilans penyakit pasca bencana yang digunakan oleh WHO di Aceh juga diadaptasi di Jogja. Formulir berstandar internasional tersebut juga dilengkapi dengan definisi kasus yang jelas.

Untuk menilai kerusakan bangunan, para ahli teknik sipil sudah mengembangkan instrumen khusus. Namun, klasifikasi kerusakan bangunan sekolah yang digunakan oleh dinas pendidikan Bantul, Klaten dan dinas Kimpraswil ternyata tidak sama. Selain faktor kejelasan instrumen, ihwal penting lainnya adalah apakah berbagai model penilaian cepat tersebut dapat diajarkan kepada masyarakat secara sederhana dan mudah diterapkan?

Ke depan, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat memperbaiki efektifivitas dan efisiensi pengumpulan data. Penggunaan Personal Digital Assistant (PDA) yang dapat diprogram dengan kuesioner elektronik tertentu bisa menghasilkan pengumpulan data cepat. Perpaduan dengan Global Positioning System (GPS) dapat menghindari pengumpulan data yang hanya kira-kira tanpa dasar yang jelas, apalagi jika tidak benar-benar berkunjung ke lapangan.

Mengingat model kuesioner antar bencana bisa bervariasi, perlu disediakan gudang kuesioner penilaian cepat untuk berbagai situasi. Website Bakornas Penanggulangan Bencana bisa berperan sebagai gudang (clearinghouse) berbagai instrumen penilaian cepat, panduan penggunaan serta analisisnya untuk berbagai jenis bencana, termasuk banjir di kabupaten Sinjai baru-baru ini.

Kultur informasi
Terkait dengan akurasi serta rekonsiliasi data dari berbagai metode dan sumber, ada isu yang lebih krusial yaitu kultur informasi. Setelah bencana, berbagai jenis data dan informasi terkait wilayah bencana cenderung lebih mudah diperoleh. Saat ini, informasi geografis tentang Jogja, baik berupa peta spasial, foto satelit sampai dengan data dasar yang berasal dari Sensus tersedia di berbagai situs Internet. Hal yang sebaliknya justru terjadi pada masa pra bencana, ketika menggabungkan data dari berbagai sektor susahnya minta ampun. Bagaimana mungkin memiliki kesiapsiagaan bencana jika data tidak mudah dibagi antar instansi?

Lemahnya sharing informasi serta ego institusi terkadang menyebabkan korban bencana menjadi responden survei berulang kali dengan pertanyaan yang sama. Di lain pihak, masukan data assessment dari tingkat kecamatan sampai ke Jakarta kadang kala tidak diimbangi dengan turunnya umpan balik dari pusat sampai ke pihak yang memiliki data itu sendiri.

Masyarakat dengan kultur informasi yang baik ditandai dengan melimpahnya informasi, pengetahuan dan pengalaman yang dapat dibagi (sharable) untuk membantu pemecahan masalah yang spesifik baik di tingkat individu maupun komunitas. Rapuhnya kultur informasi masyarakat dapat dilihat dari kesalahan berbagai kejadian lalu seperti kesalahan alokasi Bantuan Langsung Tunai, pemalsuan gelar atau cueknya diri kita sendiri terhadap kesalahan nama di KTP atau bahkan berKTP ganda.

Pendekatan teknis juga tidak kalah penting. Pemerintah harus dapat memilih metode verifikasi data yang paling efisien. Pengembangan kapasitas serta pemeliharaan infrastruktur juga memerlukan komitmen biaya. Isu single identity number (SIN) yang sempat tenggelam perlu dihidupkan lagi sebagai salah satu metode efisien untuk verifikasi data sampai ke tingkat individu. RUU Bencana yang sedang dibahas juga harus menekankan pentingnya tukar menukar dan rekonsiliasi data pada pra dan pascabencana.

Dengan demikian, memperbaiki manajemen data bencana merupakan upaya kolektif dimana aspek teknis dan kultural sama pentingnya. Bagi mereka yang terjun dalam pengumpulan informasi saat bencana, tidak usah berkecil hati jika data yang dikumpulkan ternyata tidak selaras dengan keputusan para pengambil kebijakan. Itulah cermin masyarakat yang kultur informasinya pun juga tertimpa bencana.

3 Tanggapan to “Sepuluh juta skala Richter”

  1. tya Says:

    hai, mas anis
    setelah membaca, menimbang, dan memikirkan, maka saya mencoba sedikit membuat pendapat…
    1. judulnya sepuluh juta skala richter, sebenarnya (intinya) membahas apa siy…
    2.kalo ngomong bencana lalu penanggulangan bencana biasanya gak nyambung, bencana dulu baru deh mikir gimana ngatasinnya.
    3. sebenarnya bencana yang paling banyak dan selalu ada adalah masalah-masalah kesehatan masyarakat.
    dengan mengembangkan sistem informasi kewaspadaan dini KLB dengan aplikasi sistem informasi geografis di tingkat desa/puskesmas. proses pengumpuan, pengolahan dan penyajian data guna menghasilkan informasi yang cepat dan akurat untuk pengambilan kebijakan.

  2. pepeng Says:

    bos…gmbrnya kok ga ada…???
    kurang seyuuuuu..hehhe

  3. anis Says:

    Buat mb Tya;
    a. sorry…memang judulnya gak nyambung. Ada usul judul yang lebih konsisten dengan isinya?
    b. masalahnya saat bencana kadang mikir aja udah gak sempat…..
    c. setuju mbak tentang sistem kewaspadaan dini…. tapi teknologi saja belum tentu bisa menjamin khan…

    Buat mas pepeng;
    ini memang blog yg miskin gambar. Pingin sih memperkaya dengan gambar.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: