H5N1 dan naik darah

Ternyata virus H5N1 tidak hanya menyebabkan flu burung. Gara-gara isu penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut, puluhan masyarakat Karo naik darah dan melakukan demonstrasi yang tidak lazim dengan meminum darah ayam di depan kantor Gubernur Sumatera Utara pertengahan Juni lalu. Selain itu, mereka juga memberi deadline 3 hari kepada petugas WHO untuk meninggalkan wilayah mereka. Hal itu dilakukan karena masyarakat merasa terancam dengan rencana pemerintah untuk memusnahkan ayam secara terbatas di kabupaten Karo. Mereka sebelumnya sudah sakit hati dengan Menkes yang menduga bahwa sumber penularan berasal dari pupuk.

Wajarkah?
Wajarkah bila masyarakat marah? Tentu saja wajar karena itu menyangkut hajat hidup mereka. Isu flu burung sudah mengganggu pemasaran sayur mayur serta pupuk asal Karo ke wilayah lain. Apalagi, pemerintah memang terkesan tidak kompak. Ada ketidaksepakatan antara Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian sebelum Menko Kesra mengeluarkan keputusan pemusnahan terbatas tersebut. Di sisi lain, ada yang berpendapat berpendapat bahwa kebijakan ini hanyalah bagian dari jualan kepada komunitas internasional untuk mendapatkan bantuan dana (Joko Sugiarno, Waspada/17/52006).

Namun, masyarakat juga tidak boleh mengingkari bahwa kematian 7 anggota keluarga di desa Kubu Simbalang Tanah Karo memang karena flu burung. Pemerintah sebaiknya juga mempublikasikan hasil pemeriksaan laboratorium tentang sekuens virus H5N1 secara terbuka agar dapat dipelajari oleh tim peneliti lainnya berkaitan dengan ada tidaknya mutasi virus. Keterbukaan ini akan membuktikan kredibilitas pemerintah serta menghapus kecurigaan terhadap adanya konspirasi.

Komunikasi surveilans
Kemarahan masyarakat Tanah Karo mengingatkan kepada peristiwa sebelumnya. Waktu itu Badan POM-lah yang menjadi bintang setelah mengumumkan hasil surveilans bahan berbahaya pada makanan. Tanpa disertai dengan informasi edukatif yang memadai, kehebohanlah yang terjadi. Seakan-akan untuk menghapus dosa, sampai-sampai menteri dan pejabat tinggipun makan bakso dan tahu di muka publik. Akan tetapi drama tersebut belum menjawab soal yang lebih esensial, yaitu apakah pemerintah melakukan pengawasan (surveilans) secara ketat dan menjamin keamanan bahan makanan yang beredar.

Memang patut disesalkan bahwa pemerintah tidak belajar dari lemahnya komunikasi surveilans mereka. Surveilans berasal dari bahasa Perancis surveiller artinya mengawasi. Komunikasi surveilans adalah salah satu bagian penting dari kegiatan surveilans kesehatan. Ini adalah kegiatan kesehatan masyarakat dalam pemantauan (melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data) secara sistematis dan terus menerus terhadap faktor risiko maupun penyakit yang mengancam kesehatan. Kegiatan surveilans meliputi 6 komponen utama yaitu deteksi, pencatatan, konfirmasi, pelaporan, analisis dan umpan balik yang selanjutnya digunakan untuk perencanaan, penerapan dan evaluasi intervensi kesehatan masyarakat. Upaya surveilans surveilans flu burung melibatkan dinas kesehatan, dinas pertanian maupun fasilitas kesehatan. Masyarakatpun dapat berperan aktif dalam surveilans dengan melaporkan kasus kecurigaan unggas mati karena flu burung serta perilaku hidup sehat.

Pemerintah biasanya mempublikasikan hasil surveilans berupa data, tabel atau peta yang menunjukkan perkembangan faktor risiko atau penyakit tertentu disertai dengan analisisnya. Kadangkala hasil surveilans belum memberikan petunjuk yang indikatif terhadap sebab penyakit tertentu (misalnya sumber utama penularan flu burung di desa Kubu Simbalang). Tentu diperlukan cara yang elegan dan jujur dalam menyampaikan hasil kepada publik. Jika memang belum diketahui sebab utamanya, mengapa harus menduga-duga faktor risiko tertentu yang masih belum jelas? Pesan yang salah inilah yang akhirnya membuat masyarakat naik darah. Saya juga berharap bahwa keputusan pemerintah untuk memusnahkan secara terbatas ayam di Tanah Karo juga dilandasi oleh bukti (hasil surveilans) yang kuat dan mendasar (evidence based), bukan karena asumsi dan ikut-ikutan semata.

Keprihatinan bersama

Sebenarnya, tidak hanya masyarakat Karo saja terimbas getahnya. Kita, semua warga Indonesia juga patut prihatin karena kasus flu burung terus saja bertambah. Di Internet, ada warga asing yang mengusulkan agar pemerintah mereka secepatnya mengeluarkan travel warning ke Indonesia seiring dengan ditemukannya kluster flu burung di Tanah Karo. Sendainya itu terjadi, bisa dibayangkan betapa merananya negeri ini.

Dunia sekarang sedang menghadapi ancaman pandemi yang serba tidak jelas. Dr. David Nabarro, ketua tim penanggulangan flu burung PBB, mengatakan bahwa banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tak seorangpun tahu berapa banyak yang akan meninggal. Sejauhmana penyebarannya? Di Afrika sistem surveilansnya begitu buruk sehingga belum tentu bisa mendeteksi ayam atau manusia yang mati karena flu burung. Mengapa virus ini setelah lama hanya berhinggap di peternakan unggas tiba-tiba berpindah ke burung liar? Bagaimana signifikansi penularan virus flu burung melalui mamalia seperti kucing? Belum seorangpun dapat prediksi pola migrasi burung liar sehingga bisa membuat prediksi penularan. Pun, tak seorangpun tahu, kapan pandemi flu burung itu akan terjadi.

Kini, upaya kesiapsiagaan flu burung sering dialamatkan khususnya kepada sektor kesehatan dan peternakan. Mereka sangat diharapkan untuk segera menemukan vaksin anti flu burung serta menyediakan antibiotik yang memadai. Penyelidikan mengenai ada tidaknya mutasi virus H5N1 terus menerus dilakukan di laboratorium. Rumah sakit diminta menggiatkan universal precaution serta kepatuhan terhadap panduan klinis penanganan flu burung. Di lapangan, ahli epidemiologi diminta untuk terus aktif melakukan surveilans. Masyarakat juga diminta waspada dan tetap menjaga perilaku hidup sehat.

Selain itu, kita harus memperteguh keterbukaan dan kesadaran bersama. Siapapun dari kita, pemerintah, masyarakat, tenaga kesehatan maupun badan dunia (donor) harus memiliki kesadaran dan menempatkan virus flu burung sebagai musuh bersama. Bukan justru bermusuhan sendiri. Jika memberikan informasi yang tidak tepat dan keputusan yang keliru, pemerintah juga harus mengaku bersalah. Egoisme sektoral antara kesehatan dan pertanian juga harus dikikis. Masyarakatpun juga demikian.

Kita terkadang sulit mengakui kesalahan diri sendiri tetapi berlebihan saat menuntut kesalahan orang lain. Sebagai contoh, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai demam berdarah (DBD) sudah baik, tetapi tidak sejalan dengan sikap dan perilaku untuk menjaga kebersihan. Saat wabah DBD muncul, kadang dinas kesehatan dipersalahkan karena tidak melakukan penyemprotan (fogging), bukan berkaca kepada diri sendiri yang tidak membersihkan lingkungan. Padahal fogging sebenarnya hanya membunuh nyamuk dewasa, bukan jentik yang ada di perindukannya.

Apakah kita masih akan terus naik darah dan melakukan tuntutan hukum sementara korban masih dapat berjatuhan di sekitar kita?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: