Info kursus: kesiapsiagaan dan respon kedaruratan rumah sakit

Asian Institute of Technology (AIT)Thailand, melalui salah satu lembaganya yaitu Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) akan menyelenggarakan International Course on Hospital Emergency Preparedness and Response. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada 18-22 September 2006 di Bangkok.

Peserta yang diharapkan adalah staf/manajer/administrator rumah sakit yang bertanggung jawab dalam perencanaan kedaruratan rumah sakit atau kedaruratan dengan jumlah korban besar.Melalui kursus ini, peserta diharapkan mampu:
1. menjelaskan peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam manajemen bencana.
2. menerapkan metode penilaian kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
3. mensimulasikan insidensi korban masal yang memerlukan peran dan tanggung jawab setiap komponen dalam Hospital Emergency Incident Command System (HEICS).
4. mendiskusikan kebutuhan medik dasar untuk manajemen insidensi korban masal.
5. menerapkan konsep pelayanan medik untuk situasi kedaruratan khusus.
6. menyiapkan outline rencana kesiapsiagaan bencana bagi fasilitas pelayanan kesehatan termasuk untuk fase respon dan pemulihan.

Materi yang diberikan meliputi:
1. Disaster Risk Management Concepts
2. Seismic, Fire & Flood Hazards
3. Structural & Non Structural Components of Hospitals
4. Functional Collapse of Hospitals
5. Emergency Department Concepts & Operation
6. Emergency Medical Service System (EMS): Pre Hospital and Hospital Phase
7. Multiple Casualty Incident & Triage
8. Hospital Emergency Incident Command System (HEICS)
9. Advance Medical Post (AMP)
10. Principles of Medical Care Management in Disasters
11. Public Health Issues
a. Surveillance
b. Psychosocial Consequences of Disasters
c. Management of Dead Bodies in Disasters
12. Return to Normal Health Operations
13. Chemical, Biological Radiological and Mass Gathering
14. Hospital Disaster Preparedness Plan & the Planning Process
15. Hospital Evacuation
16. Resources & Information
a. Public Relations
b. Media
c. VIP
d. Relatives
17. Disaster Drills and Exercise
NEW TOPICS:
Pandemic Preparedness
Resilient Healthcare Facilities
BEST PRACTICES:
National Disaster Medical System (NDMS)
Continuity of Operation (COOP)

Biaya yang kursus 1.500 US $, sudah termasuk CD, handout, tas dan konsumsi (di luar akomodasi).

Menurutku sih, kursus semacam ini penting diikuti. Ini bisa jadi pengalaman penting untuk kesiapsiagaan rumah sakit Indonesia ke depan. Bagi fakultas kedokteran, materi kursus ini juga penting untuk menyiapkan kompetensi manajemen bencana yang kata mbak Mora juga belum teradopsi dengan baik di kurikulum PBL FK UGM. Siapa mau ikut?

Keterangan lebih lanjut silakan download brosurnya di sini.

Lumpur panas itu…

Belum lagi perhatian masyarakat lepas dari gempa di Jogja-Jateng ada berita lain terkait dengan bencana. Lumpur panas di Sidoarjo. Berita ini mungkin tenggelam dibanding dengan demam Piala Dunia. Tetapi apakah ini bencana? Bukankah bencana ditandai dengan adanya korban yang meninggal banyak serta terjadi secara mendadak?

Memang ada berbagai pengertian bencana. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, bencana dipahami berdasarkan apa akibatnya terhadap manusia, tidak hanya dilihat sebagai fenomena geologis atau teknis semata. Pendekatan ini melihat konsekuensinya terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan. Tetapi, pengertian bencana menurut komunitas tertentu bisa berarti bukan bagi kelompok masyarakat lainnya.

Umumnya, bencana dapat dikategorikan sebagai bencana alam dan bencana yang diperbuat oleh manusia (human-generated). Pemisahan kategori ini kadang membingungkan, sehingga ada kategori yang menggabungkan keduanya, yaitu Na-Tech (natural and technological). Banjir lumpur panas di Sidoarjo ini dapat dimasukkan dalam kategori tersebut. Bencana ini konon disebabkan oleh karena macetnya salah satu bor pada waktu eksplorasi sehingga saat tekanan tinggi gas keluar melalui saluran tanah ke permukaan bumi. Meskipun disebut Na-Tech, penyebabnya dapat merupakan kombinasi atau salah satu dari berbagai faktor, yaitu alam (pihak perusahaan mengatakan disebabkan oleh pergeseran tanah setelah gempa bumi), teknis (bor macet), aspek manusianya (ketrampilan, pengalaman serta prosedur).

Dari sisi korban, bencana ini memang belum apa-apanya jika dibandingkan dengan kasus Na-Tech yang paling populer yaitu Bhopal. Terlepasnya ke udara zat kimia berbahaya methyl isocyanate pada pabrik Union Carbid di Bhopal (India) mengakibatkan 2.500 orang meninggal dan hampir 200.000 orang lainnya mengalami kesakitan.

Bencana Na-Tech saat ini semakin sering terjadi di negara berkembang khususnya yang sedang mendorong pertumbuhan industri dan merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Ada beberapa alasan. Pertama, tidak adanya aturan yang jelas mengenai zona pemukiman dan perindustrian. Meskipun sudah ada aturan, perundangan tersebut mampu memberikan sanksi yang jelas bagi masyarakat atau bahkan pihak industri yang melanggar. Kedua, masyarakat golongan menengah ke bawah, karena desakan ekonomi justru banyak tinggal di daerah yang berdekatan dengan kawasan industri. Ketiga, ketidaksiapan pihak industri dengan berbagai perangkat untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam salah satu media elektronik disebutkan bahwa PT Lapindo Brantas sedang tidak beruntung, karena kemungkinan kegagalan dalam eksplorasi gas selalu ada. Tetapi sebenarnya, masyarakat serta pihak-pihak lain lebih tidak beruntung lagi. Pasalnya, mereka sama sekali tidak pernah membayangkan sebelumnya adanya skenario banjir lumpur panas ini. Sampai-sampai 13 pabrik lumpuh.

Belum masalah kesehatan?
Problem lumpur panas ini memang sudah sewajarnya menarik perhatian Menteri Kesehatan. Sambil mengutip pendapat Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr Siti Fadilah Supari mengatakan bahwa bahwa sejauh ini tidak ada masalah kesehatan. Ini tentu saja berbeda dengan berita di sumber yang sama yang mengatakan bahwa sebagian warga mulai cemas dan sesak napas (ANTARA News, 11 Juni 2006).

Jawaban tersebut merupakan alasan klasik pendekatan kuratif. Masalah kesehatan seringkali dinilai dari kunjungan pasien ke dokter atau fasilitas kesehatan. Jika lumpur sudah menggenangi perumahan dan mengganggu sanitasi serta sumber air bersih, saya kira semua sependapat bahwa itu sudah merupakan masalah kesehatan. Jika masyarakat menjadi uring-uringan, mengalami gangguan psikologis secara berkelompok, mereka sudah di luar kriteria sehat sejahtera menurut pengertian WHO.

Respon kesehatan masyarakat
Tanpa harus memperdebatkan pengertian bencana maupun masalah kesehatan, langkah terpenting sebagai respon kesehatan masyarakat tentu saja adalah melindungi warga serta menjamin kesehatan mereka. Dinas Kesehatan kabupaten Sidoarjo sudah menyiapkan posko kesehatan di lokasi lumpur panas. Tanpa dipublikasikanpun, mereka mungkin sudah menyiapkan langkah-langkah operasional standar, misalnya dengan membentuk tim koordinasi penanganan bencana lumpur panas.

Keberadaan tim ini merupakan simpul penting untuk mengkoordinasikan semua kegiatan kesehatan masyarakat. Langkah terpenting adalah melakukan identifikasi bahaya (hazard identification), yaitu penilaian risiko terhadap kesehatan, investigasi adanya pelepasan zat toksis, sampai kepada dampak kepada masyarakat secara umum. Penyiapan fasilitas kesehatan maupun berbagai suplai obat-obatan serta tenaga kesehatan juga sudah seharusnya dipersiapkan. Tim tersebut juga harus berperan aktif dalam menjembatan komunikasi publik bagi kepada masyarakat (sebagai korban), kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab (PT Lapindo), dinas terkait serta serta tim ahli lain. Selain itu, kegiatan surveilans yang biasanya terfokus kepada program vertikal misalnya (tetapi tidak terbatas hanya) TB, dengue, malaria, polio, flu burung, atau problem gizi juga harus diikuti dengan surveilans faktor risiko penyakit terkait dengan industri. Tanpa adanya bencana inipun, dinas kesehatan juga dapat memberikan prioritas surveilans khususnya bagi gejala atau penyakit terkait dengan polusi/industri.

Sebagai langkah antisipatif, bagi daerah yang memiliki kawasan industri (seperti Sidoarjo) dinas kesehatan sudah seharusnya memiliki kebijakan mengenai kesiapsiagaan terhadap bencana yang terkait dengan industri. Bersama dengan sektor terkait lain seperti dinas pemukiman/tata kotas, dinas kesehatan perlu membuat analisis kerawanan (vulnerability analysis) khususnya bagi wilayah berisiko. Hasil analisis ini merupakan masukan penting bagi dinas kesehatan maupun puskesmas untuk selalu melakukan advokasi kepada masyarakat terhadap segala kemungkinan ancaman bencana yang bersifat Na-Tech serta langkah-langkah antisipatif.

Bencana sekecil apapun merupakan pelajaran penting bagi masa depan umat manusia.

Sistem informasi geografis dan pemulihan sistem kesehatan

kategori: informatika kesehatan masyarakat, IKM

aduh….. minggu kemarin benar-benar gak produktif. Males banget, mana badan lagi gak gitu sehat. Kemarin dapat pencerahan baru tentang Webgis dari mas Bayu dan mas Trias. Bayu mengatakan bahwa web di Puspics juga dikembangkan menggunakan perangkat open source. Sementara mas Trias mengatakan bahwa Mapserver sudah memiliki kemampuan akses database ke mysql.

Kini saatnya wilayah DIY-Jateng bangkit setelah menjadi berantakan akibat musibah gempa 27 Mei. Fase emergensi yang serba darurat dan miskin koordinasi berganti menjadi tahapan rekonstruksi untuk membangun kembali semua tatatan, termasuk sistem kesehatan. Sistem kesehatan merupakan urusan semua orang sama halnya kesehatan yang merupakan hak asasi semua pribadi. Sistem kesehatan bukan semata-mata mengenai masalah dokter, perawat, puskesmas, sampai ke imunisasi.

Membangkitkan sistem kesehatan pasca bencana secara umum bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki sistem yang menjamin kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dicapai jika pemerintah memiliki sistem keuangan untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tanpa kecuali serta melindungi warga melalui deteksi dini serta pengendalian faktor risiko dan penyebab penyakit. Selain itu juga dilengkapi dengan petugas kesehatan dengan etos kerja yang baik dan berada di fasilitas kesehatan dengan lingkungan yang mendukung, didukung oleh warga yang memiliki perilaku hidup sehat serta dinas maupun infrastruktur masyarakat (NGO, jaringan non formal) lainnya yang kooperatif. Sistem kesehatan yang baik juga harus disertai dengan infrastruktur dan mekanisme untuk memantau kinerja serta mengevaluasi keefektifan sistem itu sendiri.

Informasi dan kerjasama
Jika ingin cepat bangkit, upaya rekonstruksi kesehatan bergantung kepada informasi yang akurat serta koordinasi yang baik antar sektor.

Berbagai pihak telah terlibat dalam kegiatan tersebut mulai dari teknik sipil, ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran, geografi, geodesi, geologi, teknologi informasi, farmasi, keperawatan dan lain sebagainya. Saat ini, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengintegrasikan semuanya? Pada fase emergensi kemarin, sebagian besar informasi mengalir secara cepat, tidak terstruktur dalam bentuk teksual, naratif maupun grafis. Pada fase rekonstruksi, kita memerlukan olahan data yang lebih terstruktur, informatif, mendalam, baik berupa grafik, peta maupun bentuk analisis lainnya. Sehingga, dalam bentuk aplikasi seperti apa, dinas kesehatan (tingkat kabupaten maupun propinsi) dapat memantau, misalnya, kemajuan rekonstruksi puskesmas secara mudah? Bagaimana pula dinas kesehatan tetap dapat mempertahankan cakupan imunisasi? Selain itu, apakah ibu hamil yang berisiko tinggi tetap dapat terpantau agar angka kematian ibu dan bayi tidak tetap terkendali?

Sistem informasi geografis
Dengan dukungan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, salah satu tool potensial untuk mengintegrasikan adalah sistem informasi geografis (SIG). Sistem informasi geografis merupakan seperangkat tatanan dan prosedur yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras untuk mengolah data/informasi dalam konteks spasial (keruangan) untuk mendukung pengambilan keputusan. Meskipun bukan hal baru (seorang John Snow telah menggunakannya untuk memetakan penyakit kolera di London pada abad 19), akan tetapi dengan kekayaan data dan informasi, serta kecanggihan metode analisis, perangkat ini dapat memberikan nuansa baru dalam mendukung, mengawasi, serta meningkatkan proses kebangkitan sistem kesehatan pasca bencana. Model aplikasi berbasis web tidak lagi menjadi aplikasi stand-alone yang terisolir dan merepotkan untuk diupdate.

Dengan adanya Internet, aplikasi SIG dapat menggabungkan berbagai jenis media grafis. Berbagai gambar foto kerusakan puskesmas dapat di-link-kan ke dalam aplikasi tersebut. Peta satelit maupun foto udara Jogja pun dapat dikombinasikan, disamping koordinat geografis lokasi fasilitas kesehatan dan kamp pengungsi. Gambaran morbiditas penyakit dalam bentuk peta tematik pun dapat lebih memudahkan bagi para pengambil keputusan (baca: dinas kesehatan kabupaten/propinsi maupun pimpinan puskesmas) dalam menganalisis situasi epidemiologis di wilayah mereka.

Hanya saja, dengan tersedianya berbagai perangkat SIG berbasis web, baik yang komersial maupun gratis, diperlukan kecermatan dan kearifan untuk memilih yang terbaik. Pilihan yang terbaik tidak saja dinilai dari aspek user friendlinessnya, kecepatan akses, serta kemudahan mengupdatenya tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan fasilitas teknologi informasi di fasilitas kesehatan serta kemampuan penggunanya. SIG berbasis web tersebut pun juga harus menyesuaikan dengan mekanisme pengumpulan data kesehatan rutin. Sebagai salah satu daerah yang mendapatkan penghargaan karena inovasi e-governmentnya, pemerintah DIY diharapkan sudah siap dengan berbagai infrastrukturnya.

Skenario terbaik
Jika pada fase emergensi kemarin masyarakat dapat mengirim SMS ke nomer tertentu yang kemudian langsung mempublikasikan di web mengenai wilayah yang membutuhkan makanan dan tenda, maka model yang sama pun dapat diterapkan untuk SIG pemantauan rekonstruksi puskemas. Masyarakat dapat mengambil foto puskesmas, mengirim ke web, langsung ter-link dengan lokasi puskesmas yang rusak untuk menunjukkan kemajuan/perkembangan proses rekonstruksi. Pengiriman komentar melalui SMS pun demikian juga. Dinkes DIY juga sudah berpengalaman mengenai aplikasi ini. Pengakses web (khususnya dari organisasi yang memberikan sumbangan rekonstruksi) dapat mencari dengan mudah lokasi puskesmas yang rusak serta melihat gambaran perkembangan proses rekonstruksi. Ini merupakan bagian dari akuntabilitas sistem kesehatan terhadap mereka yang peduli kepada kita.

Jika bersiap lebih maju lagi, maka sudah saatnya puskesmas dan rumah sakit dilengkapi dengan fasilitas pencatatan rekam medis yang terkait dengan SIG. Sehingga, hanya dengan menyebutkan dusun (atau desa atau kode pos), maka peta morbiditas penyakit akan terupdate secara otomatis. Pendekatan ini diharapkan dapat memperbaiki mekanisme manual dalam pemantauan wilayah setempat. Tentu saja, secara hipotetis, akan mempermudah kerja bidan ataupun perawat pemantauan faktor risiko di wilayah tersebut.

Disamping jenis aplikasi, data mengenai kerusakan fasilitas puskesmas pun bisa menjadi bahan kajian spasial. Salah satu contohnya adalah determinan kerusakan fasilitas kesehatan. Data damage assessment bangunan yang telah terkumpul dapat memberikan kontribusi penting bagi ilmu pengetahuan. Pendekatan SIG tentang variabel jarak dari fasilitas kesehatan yang rusak terhadap episentrum serta struktur bangunannya belum memberikan kesimpulan yang seragam. Adanya integrasi serta mekanisme sharing data semoga akan menghasilkan banyak lesson learnt yang dijadikan pelajaran agar bangsa kita semakin tangguh(resilience) menghadapi bencana.

Hmm… itu mimpi kali ya… sementara komputer di puskesmas juga digunakan secara terbatas, apalagi Internet. Semoga tidak.

Web-GIS dan gempa Jogja-Jateng

Barusan aku posting tentang WebGIS di milist dosenUGM. Demikian….

Biasanya orang menyebut web-GIS jika itu memang suatu aplikasi sistem informasi geografis yang ditampilkan melalui protokol Internet. Biasanya orang menggunakan aplikasi GIS standalone spt ArcView, MapInfo (komersial) atau Epimap (gratis, populer di kesehatan). Meskipun berbasis Internet, aplikasi GISnya masih mengikuti kaidah standar geografis misalnya skala ataupun posisi geografis.

Sebagaimana kita ketahui ada tiga website terkait GIS yang dapat diakses di Internet. Semuanya (jika saya tidak keliru) merupakan kontribusi teman-teman di UGM.
-PUSPICS (http://puspics.ugm.ac.id/yogya.phtml)
Web ini mungkin dibuat menggunakan aplikasi komersial ArcIMS (atau yang lain, mohon dikoreksi). Data spasial sangat lengkap mulai dari jalan, batas administratif sampai dengan data terkait bencana seperti lokasi pengungsi, status kerusakan dan kebutuhan korban.
-WebGIS Geodesi (http://202.169.224.77/gempa/Publish_13-30/)
Saat saya menulis ini, data yang tersedia di sini tidak selengkap PUSPICS. Jika browser Anda belum terinstall dengan plug-in SVG viewer harus instalasi terlebih dahulu.
-Help Jogja (http://helpjogja.net/data_desa/peta.php)
Saya kira dibuat menggunakan PHP dan serta link image. Nah, kalau yang ini paling cepat diakses. Tetapi, data geografisnya tidak lengkap, hanya batas administratif sampai tingkat desa. Saya tidak tahu apakah bisa disebut sebagai web-GIS. Keterangan geografis pendukung seperti jalan, maupun koordinat lokasi tertentu belum ada. Tetapi, saya kira maksudnya memang menjadikan aplikasi cepat diakses serta mempermudah proses update sesuai kondisi terakhir di lapangan.

Di Internet, kita juga dapat memperoleh layer kml(http://jaga.gc.cs.cmu.edu/rapid/200605-indonesia-quake/pub/indonesia-overlays-netlink.kml) untuk Google Earth yang menampilkan foto satelit daerah gempa. Jika Bapak/Ibu sudah punya Google Earth (dapat didownload free dari earth.google.com) kita dapat melihat tampilan dari udara yang lebih jelas mengenai beberapa wilaya Bantul serta asumsi kerusakan. Mengakses gambar foto satelit ini jauh lebih cepat daripada melalui website PUSPICS (saya di Groningen, mungkin berbeda dengan di Jogja).

Nah, terkait dengan isyu pengembangan web-GIS utk bencana, saya kira tidak hanya berkaitan dengan aspek pasca bencana tetapi juga untuk pra bencananya juga. Saya merasakan data spasial lebih mudah diakses setelah bencana. Sama halnya waktu di Aceh dulu. Itu malah lebih parah lagi, karena 1 bulan setelah tsunami di UN pun masih menggunakan peta spasial sebelum pemekaran menjadi 21 kabupaten. Barusan saya membaca di milist, AU telah selesai melakukan pemotretan udara. Untuk dapat memanfaatkan data spasial tersebut harus melalui security clearance dulu di ITWILHAN, begitu katanya. Saya kira, aspek spatial data sharing ini yang juga harus diperbaiki lagi. Di beberapa negara maju, data spatial dapat diperoleh secara gratis khususnya untuk riset dan pendidikan. Kalau data spatial lebih mudah diakses, pengolahan data berbasis GIS akan semakin banyak dilakukan, apalagi sekarang software GIS yang gratis juga banyak, sehingga moga-moga publikasi juga lebih banyak (jadi ingat kalo di MEDLINE publikasi tentang kesehatan terkait tsunami di Aceh lebih banyak ditulis oleh orang asing lho..)

Isyu kedua saya kira berkaitan dengan kecepatan akses, tampilan data dan integrasi dengan data tabular. Contoh website di atas masih GIS banget, kecuali helpjogja.net. Menurut saya, ini juga harus diikuti dengan integrasi dengan data non spasial spt surveilans penyakit, jumlah pengungsi setiap kamp, foto kerusakan (bukan foto udara lho). Tampilan yang bersifat tematik ini mungkin akan banyak membantu proses pengambilan keputusan. Berarti kerjasama dengan orang teknis di sektor masing-masing ya… Ini juga termasuk pengalaman kesulitan kami saat membantu Dinkes prop NAD sewaktu pasca tsunami dulu. Kami pernah membuatkan website peta kerusakan fasilitas kesehatan setelah melakukan assessment fasilitas kesehatan di selurun NAD (http://map.depkes.go.id), menggunakan Mapserver, aplikasi free yg dapat didownload di Internet. Meskipun aplikasi ini relatif lebih cepa diakses, tetapi belum dapat mengintegrasikan dengan peta tematik seperti jumlah penduduk per kabupaten, data penyakit dlsb.

Nah yang ketiga saya kira terkait dengan updating data. Penggunaan Mapserver, seperti yang telah kami lakukan di ACeh, belum memungkinkan user untuk mengupdate data secara langsung. Tampilan peta masih berasal dari data spasial (shapefile), belum menggunakan database. Konon, Mapserver yang baru sudah dapat mengombinasikan dengan database mysql secara langsung. Selain itu, penggunaan aplikasi berbasis PHP selain Mapserver mungkin bisa dilakukan untuk sekaligus mengupdate tampilan peta tematik.

tambahan (13 juni)
link terkait
++Sistem informasi geografis kesehatan untuk manajemen bencana
++geografi kesehatan
++peta flu burung untuk google earth

Manajemen bencana: dimana ya… dalam kurikulum kedokteran kita?

Gempa di Jogja-Jateng akhir Mei kemarin sekali lagi menghentakkan kesadaran kita bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana. Dalam dua tahun belakangan ini, dengan tiga bencana, Aceh, Nias dan terakhir Jogja tidak kurang dari 200 ribu nyawa melayang. Jauh lebih banyak lagi yang cedera, mengalami kesakitan, kehilangan rumah serta mengalamai kesengsaraan psiko-sosial-ekonomis.

Sebagai masalah kesehatan, dari sisi jumlah korban, bencana mungkin dapat disetarakan dengan besarnya masalah karena tuberkulosis, HIV/AIDS, dengue dan malaria. Topik yang sudah sangat familiar bagi mahasiswa kedokteran kita. Lalu bagaimana dengan bencana? Apakah lulusan pendidikan dokter kita sudah dibekali dengan kompetensi yang meyakinkan untuk menangani bencana? Padahal negara kita rawan bencana……

Pengalaman di Jogja kemarin, meski sudah siap-siap dengan letusan Merapi, tetapi ketika tiba-tiba banyak korban gempa berdatangan dalam jumlah yang besar dan serempak, rumah-rumah sakit, puskesmas dan klinik pada keteteran juga. Temanku cerita, dia bahkan tidak ingat apakah waktu menjahit luka dalam keadaan aseptik atau tidak, termasuk ragu apakah disertai dengan lidokain (obat anestesi).
Padahal peran dokter dalam bencana tidak hanya pada fase emergensi saja. Memang keberhasilan pada fase ini akan menyelamatkan banyak nyawa. Tetapi, dokter juga dapat berperan penting pada fase rekonstruksi. Dengan bekerjasama dalam aktivitas kesehatan masyarakat, meski kegiatan mungkin memerlukan waktu yang lebih lama, dokter berperan dalam mengendalikan penyakit, surveilans, pencegahan memburuknya status gizi serta mengantisipasi kesehatan reproduksi khususnya mereka yang berada di kamp pengungsi.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah mahasiswa kedokteran kita siap terjun dalam domain yang sangat kompleks tersebut? Tentu kita harus optimis, jawabannya iya. Memang sangat ambisius jika harus mengembangkan modul khusus tentang bencana bagi mahasiswa kedokteran. Tetapi, paling tidak materi kursus bagi mereka yang telah menjadi anggota Brigade Siaga Bencana dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para mahasiswa kita. Tentu saja, akan lebih baik jika mengalami secara langsung seperti waktu bencana kemarin.

Apalagi sekarang kurikulumnya menggunakan KIPDI III yang mengutamakan pendekatan berbasis kompetensi. OK..mungkin ini sudah tulisan yang basi banget.. mereka (para ahli pendidikan kedokteran) bahkan mungkin sudah membuat modul yang lengkap. Jika ya, boleh dong lihat…..

Thanks blog..

Alhamdulillah, setelah punya blog aku merasa lebih lancar menulis. Selain sebagai katarsis, menulis di blog juga dapat dipakai untuk membuat draf tulisan. Tulisan sebelumnya memang sebenarnya bermaksud untuk mengomentari pernyataan pak Jusuf Kalla. Dengan ramuan yang berbeda, tulisan tersebut sekarang terbit di Kompas (Tenaga Medis Asing Pascabencana). Jadi ingat lagunya Reza Pertama…... Dulu pernah menulis untuk Medika (Informatika Kedokteran dalam Pendidikan Dokter) tetapi bukan jenis tulisan aktual. Dimuatnya tulisan tersebut menjadikanku harus belajar lagi tentang tulis menulis. Redaksi banyak memberikan koreksi berupa penggantian kata, pemotongan kalimat maupun menghilangkannya. OK teruskan usahamu kawan..

Hmmm…Bapak kita yang satu ini…..

Kemarin (1 Juni), Wapres Jusuf Kalla menyarankan bahwa bantuan tenaga medis asing ke Yogyakarta distop saja. Fasilitas dan tenaga medis yang ada sudah cukup. Mengutip pernyataan beliau yang dimuat di Detik.com “lebih baik bantuan untuk rehabilitasi rakyat dan perumahan daripada tenaga medis”. Membaca pertama kali, komentarku dalam hati, “hebat juga Bapak kita yang satu ini, tegas mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya dalam kondisi darurat seperti ini”.

Memang, dalam kasus bencana, penanganan medis darurat sangat-sangat dibutuhkan pada 24 jam pertama. Idealnya, pelayanan medis untuk korban bencana melputi pertolongan pertama untuk menyelamatkan hidup atau immediate life-supporting first aid (LSFA), pertolongan penanganan trauma atau advanced trauma life support (ATLS), bedah resusitasi, analgesia dan anestesi lapangan, teknologi SAR serta perawatan intensif. Penelitian Safar pada gempa di Itali 1980 menyimpulkan bahwa 25 sampai 50% pasien yang terluka dan sekarat dapat diselamatkan jika pertolongan pertama yang tepat dapat diberikan segera. Aku bisa membayangkan, salah satu teman di Puskesmas Imogiri, dengan keterbatasan obat dan peralatan yang ada (bisa dibayangkan puskesmas kita seperti apa), tiba-tiba (mak jegagik bahasa Jawanya) kebanjiran pasien trauma dan sekarat. Akhirnya, dengan pertolongan seadanya ya hanya bisa melihat mereka dijemput satu per satu.
Kini memang sudah hari ke-7. Biasanya puncak kunjungan pasien untuk mencari pertolongan medis pada hari ke 3 sampai ke 5. Setelah itu, mulai hari ke-6 akan kembali normal. Sehingga rumah sakit lapangan dengan peralatan yang canggih-canggih yang datang setelah 1 minggu atau lebih pasca gempa sudah terlambat. Pengalaman di Mesir pada tahun 1992, 70% pasien dengan trauma mulai mendapatkan perawatan pada 36 jam pertama.

Yang perlu diperhatikan justru rusaknya fasilitas kesehatan di daerah setempat yang akan membutuhkan waktu lebih lama untuk diperbaiki kembali. Di Jogja, kerusakan fasilitas medis mungkin tidak memberikan dampak sebesar di Aceh. Rasio jumlah tempat tidur terhadap populasi maupun jumlah tenaga kesehatan terhadap populasi saya kira masih bagus. Tetapi aspek psikologis mereka belum tentu setegar fisiknya lho.

Kembali ke Bapak kita tadi itu. Pernyataan pak Wapres tersebut kelihatannya diamini dari sepinya fasilitas kesehatan asing. Rumah sakit lapangan Tentara Diraja Malaysia serta RS Singapura di Bantul tidak banyak dikunjungi pasien. Yang menarik, RS Kustati Solo memberikan pernyataan yang berbeda. Seakan membantah pernyataan Bapak Wapres kita itu, mereka justru terbantu oleh dokter spesialis ortopedi yang ada di sana. Berita Detik lainnya malah mengabarkan akan datangnya 69 tenaga medis Pakistan.

Mau tambah bingung lagi? Pak Jusuf Kalla pernah mengatakan pada Senin (29 Mei), hari ketiga bencana,”dua belas rumah sakit yang ada tidak cukup untuk menampung dan menangani korban bencana…tenaga medis masih sangat dibutuhkan karena ada ribuan orang yang perlu dioperasi..” Ditambahkan lagi “Pemerintah Kuba mengirimkan seratus dokter terbaiknya dan pemerintah Rusia akan mengirimkan dokter spesialis tulang.”

Heh…itu dokter segitu udah pada datang kali ya…jadi pak Wapres minta distop aja. Tapi tunggu dulu, waktu meminta bantuan tenaga medis dihentikan ada tapinya, “Kecuali bantuan alat medis yang mahal,” tandasnya.

Oalah….kalau berjiwa saudagar itu memang lain kok…

Aksi kesehatan masyarakat pasca gempa

Sudah mulai Senin kemarin teman-teman di IKM FK UGM turun langsung ke lapangan. Aku udah gak tahan pengin ikut. Tapi, ya apa boleh buat karena harus tinggal di sini. Sementara paling hanya bisa memberikan saran dan komentar dan menyebarluaskan. Ada timnya pak Hari dan pak Coco yang mensupport informasi, pak Hari Pur dan mas Doni utk CDC, pak Lanto dan pak Agas untuk logistik serta mas Andre untuk medical mobile team. Teman-teman di SIMKES kemarin juga turun melakukan mapping. Dalam newsletter, dituliskan bahwa Peter Green dari CDC sudah ke Jogja diantar Peter Pachner dan Gita dari WHO.
Website sementara mereka masih ada di sini. Katanya, nanti akan ganti.

Website mengenai aksi kesehatan masyarakat menurut saya merupakan hal yang penting dan segera tersedia. Mengutip posting sebelumnya, secara umum, informasi yang dibutuhkan pada waktu penanganan bencana adalah: (1) wilayah serta lokasi geografis bencana dan perkiraan populasi, (2)status jalur transportasi dan sisem komunikasi, (3)ketersediaan air bersih, bahan makanan, fasilitas sanitasi dan tempat hunian, (4)jumlah korban, (5)kerusakan, kondisi pelayanan, ketersediaan obat-obatan, peralatan medis serta tenaga di fasilitas kesehatan, (6)lokasi dan jumlah penduduk yang menjadi pengungsi dan (7) estimasi jumlah yang mennggal dan hilang. Pada tahap awal, tindakan kemanusiaan dan pengumpulan informasi dilakukan secara simultan. Pengumpulan data harus dilakukan secara cepat untuk menentukan tindakan prioritas yang harus dilakukan oleh manajemen bencana.